Rakyat Merdeka merupakan salah satu surat warta nasional Indonesia yang didirikan pada April 1999 di Jakarta. Surat siaran ini yaitu anasir dari Jawa Pos yang menghasilkan kabar lebih kurang peristiwa politik dan Bersahabat teristimewa sejak awal era reformasi di Indonesia. Harian ini memfokuskan informasi politik selaku suguhan utama dan membangun lebih dari 150.000 eksemplar setiap harinya. Pada tahun 2005, Rakyat Merdeka Group melangsungkan surat siaran daring yang dinamakan Rakyat Merdeka Online (rmco.id) yang berhasil memperoleh 50 juta klik per bulan.
Aliran surat informasi ini teristimewa berpusat di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Bandung, Palembang, Bandar Lampung, Banten dan seputar di Kalimantan serta Malaysia.[2] Sejak tahun 2002, semboyan harian Rakyat Merdeka yang dulunya yaitu "Apinya Demokrasi Indonesia" berubah menjadi "Political News Leader" yang mengandung arti bahwa surat kabar ini ingin menjadi yang terdepan dalam buletin politik. Tidak hanya isu politik, surat kabar Rakyat Merdeka pula melaksanakan kabar hiburan dan olahraga serta telah berbuah dari kecuali 12 halaman menjadi 20 halaman.[2]
Beberapa surat informasi yang lain yang diterbitkan oleh Rakyat Merdeka yakni Lampu Merah (pada tahun 2008 berubah menjadi Lampu Hijau), Banten Pos, Non Berhenti Bollywood, Haji, Satelit News, Tangsel Pos, Tangerang Pos, Lowongan Kerja (Loker), RM Books Publisher, dan Majalah Biografi Politik Rakyat Merdeka. Suatu partai politik merupakan sistem politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan ujud umum. Definisi lainnya yaitu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Bisa pun di definisikan, union Seusia orang-orang) yang seasas, Sepaham setujuan di bidang politik. Baik yang menuruti partai kader atau struktur kepartaian yang dimonopoli oleh sekelompok komponen partai yang Terkemuka Atau bisa juga meniru partai massa, yaitu partai politik yang mengistimewakan ketangguhan kalau reputasi jumlah anggotanya. Niat group ini yakni untuk capai kekuasaan politik dan mencetak kehormatan politik - Biasanya dengan cara konstitusionil - untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan mereka.
Partai politik memiliki kurnia penting dalam peringkat demokrasi Indonesia. Hal itu sepaham dengan Undang Undang No.2 Tahun 2008 di Acara 11 yang mengeja bahwa partai politik memiliki beberapa kurnia diantaranya pendidikan politik bagi kompartemen dan masyarakat luas serta yang tidak menurut gawat merupakan dalam taktik rekrutmen politik dalam pengisian jabatan politik lewat prosedur demokerasi yang ada. Hal itu ditegaskan oleh Sekretaris Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum, Didi sudiana di acara Siasat Peningkatan Reputasi Demokrasi Pada Faktor Lembaga Demokrasi. Acara yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahann Umum (Ditjen Polpum) lewat Direktorat Politik Dalam Area itu digelar karena melihat pentingnya kemujaraban partai politik (parpol) tersangkut Penanaman Di Indonesia penanaman partai politik sesuai amanat Perkara 34 ayat (3) UU No.2 Tahun 2011 beraut uluran tangan keuangan dari APBN/APBD yang diberikan dengan cara proporsional, bakal partai politik yang capai kursi di DPR RI/DPRD Area dan DPRD Kabupaten/Kota.
"Penghitungannya untuk jumlah perolehan suara sah," kata Didi. Menyambung maksim Termasuk Laode Ahmad selaku Direktur Politik Dalam Distrik juga memerkarakan bahwa saat ini, besaran nilai bantuan keuangan parpol terbagi dalam tiga Kelas Untuk tingkat udel se gede Rp1000 per suara sah, tingkat daerah segede Rp1200 per suara sah, dan tingkat kabupaten/kota se gede Rp1500 per suara sah. Besaran nilai amal keuangan parpol termuat dapat dinaikkan sesuai dengan kemampuan keuangan lingkungan usai mencapai ketentuan BUMN Menteri Dalam Wilayah Laode serta menegur tergantung pelaporan dan pertanggungjawaban amal keuangan parpol. Sesuai Soal 32 Permendagri 36 Tahun 2018 bahwa parpol wajib menawarkan informasi pertanggungjawaban penerimaan dan anggaran donasi keuangan parpol yang asal dari APBN/APBD, paling lambat satu tanggal tamat tahun taksir Putus Warta itu diserahkan ke Badan Penanya Keuangan (BPK) Bagi parpol yang terlambat mengilhamkan pengumuman pertanggungjawaban melebihi batas waktu atau tidak menyodorkan sama sekali, dapat dikenakan sanksi administratif. Sanksi beragam tidak diberikan pemberian keuangan sampai cerita pertanggungjawaban tercapai dan diperiksa oleh BPK.